Kemenkopolhukam Gelar Rakor Khusus Pengamanan Freeport

Ditulis oleh redaksi binpa  

Mimika - Setelah mendengar berbagai aspirasi dari perwakilan karyawan, Tongoi Papua dan Manajemen Freeport Indonesia (FI) di hotel Rimba Papua, Rabu (20/4/2011) menurut rencana Kantor Kementrian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI akan menggelar rapat koordinasi (rakor) khusus dengan kementrian terkait dan bersama pejabat setingkat Dirjend dan Deputi pekan depan di kantor Kemenkopolhukam.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk memberikan penjelasan tentang penanganan masalah insiden penembakan di areal kerja Freeport Indonesia yang terjadi dua pecan lalu di Mile 37.

Demikian disampaikan Staf Khusus Menkopolhukam yang juga Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua, Mayjend (Pur) Karseno usai menggelar rapat diolog dengan perwakilan karyawan, Tongoi Papua dan Manajemen Freeport Indonesia (FI) di Hotel Rimba Papua, Rabu (20/4/2011). Mantan Deputi I Menkopolhukam RI ini mengatakan, keputusan untuk menggelar rakor khusus setelah Kantor Menkopolhukam menerima, mencermati berbagai aspirasi yang masuk baik dari Manajemen FI, karyawan, Tongoi Papua dan  Paguyuban-Paguyuban yang menghendaki agar pemerintah segera menyelesaikan masalah insiden penembakan yang sering terjadi di areal kerja Freeport Indonesia.  Dalam pertemuan dengan Tongoi Papua dan karyawan FI, permintaan agar pemerintah dan pihak keamanan dapat memberikan jaminan keamanan kepada puluhan ribu karyawan yang bekerja di perusahaan raksasa  tersebut. Dalam rapat karyawan menyampaikan bahwa mereka juga warga Negara Indonesia, yang bekerja di perusahaan besar yang merupakan asset Negara. Mereka juga menyatakan sebagai karyawan mereka membayar pajak untuk Negara, tapi sebagai warga Negara kenapa tidak ada perhatian dan jaminan keamanan bagi mereka di tempat kerja. “ Mereka menyampaikan bahwa sejak insiden penembakan dari keamanan sangat terganggu, karena setelah rekan mereka tertembak dan dibunuh siapa lagi karyawan yang menjadi target berikutnya,” kata Karseno mengulangi apa yang disampaikan karyawan.

Hasil pertemuan dialog ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah pusat agar dapat mengambil keputusan yang lebih tegas dalam menangani permasalahan keamanan di lingkungan kerja FI yang selama ini ditangani oleh Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih melalui Satgas. Semua hasil dialog dan masukan dari karyawan, tim Menkopolhukam mencatat, menganalisa, dan akan merekomendasikan ke Menkopolhukam Jokok Suyanto. Hasil rakor khusus akan melahirkan keputusan-keputusan mengenai penanganan keamanan di FI.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana tim seratus yang terdiri dari Manajemen FI, Tongoi Papua (Perwakilan Karyawan FI), DPC SPSI Mimika, SPSI Freeport Indonesia, untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dia mengatakan itu bisa saja, tapi presiden jadwalnya sangat padat dan harus didaftarkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Karseno meminta kepada Tongoi Papua dan Manajemen FI, untuk bertemu Menkopolhukam yang sudah menyatakan siap menerima tim seratus. Artinya sama saja bertemu presiden dengan Menkopolhukam karena semuanya akan kembali ke Menkopolhukam bersama instansi terkait lainnya seperti Polri dan TNI.

Mengenai ketikdapuasan karyawan terhadap penanganan masalah insiden penembakan termasuk mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini, dia menjelaskan telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih. Untuk kasus penembakan pada tahun 2009 lalu, salah satunya sudah ditangkap dan di adili di Makassar Sulsel.

Berkaitan dengan penyelidikan, Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua ini mengakui pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Bukti keseriusan, kepolosiian mendatangkan ahli forensik dari Jakarta, dan puslabfor dari Mabes Polri dan Polda Sulsel, Makassar. Mengenai kasus yang hingga hari ini belum terungkap, di mengakui telah menanyakan hal tersebut kepada Polda Papua melalui Waka Polda Papua menerangkan bahwa TKP sudah mengalami perubahaan sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menguraikan benang kusut insiden penembakan yang menyebabkan dua pejabat FI meninggal dunia dalam kondisi terbakar dan hangus.

Mengenai permintaan karyawan untuk menarik anggota Satgas Amole yang saat ini menjadi pasukan pengamanan di areal FI, dari luar Papua, dia mengatakan itu soal kebijakan ditubuh Polri dalam hal ini Polda Papua bersama Manajemen Freeport Indonesia. Soal jumlah sesuai dengan ancaman. “ Waktu itu ancaman sengit, total pasukannya gede. Ancaman menurun total pasukan dikurangi, bahkan sebelumnya komandan satgas berpangkat Kombes atau Kolonel, sekarang cukup dengan Kompol atau Mayur,” kata Karseno. (HDM/don/erick)
Rabu, 20 April 2011 15:24

via ScribeFire